Pernah nggak sih kamu merasa ada yang aneh sama keadaan sekarang? Di satu sisi, laporan resmi dari pemerintah sering banget pamer kalau angka pengangguran kita turun dan ekonomi nasional tumbuh positif. Tapi giliran kita ngobrol sama tetangga, teman kuliah yang baru lulus, atau saudara yang kemarin kena PHK, suaranya kok beda banget. Kenapa cari kerja susah setengah mati, sementara biaya hidup rasanya naik ugal-ugalan tiap bulan?
Selama ini, kalau ada yang ngeluh susah dapat kerja atau gaji kecil, gampang banget buat sebagian orang melempar tuduhan klasik: “Ah, anak muda sekarang mentalnya manja,” atau “Kurang usaha aja tuh.” Padahal, kalau kita mau jujur dan pakai nalar sedikit saja, menyalahkan individu di tengah sistem yang bobrok itu sama aja kayak menyalahkan orang yang tenggelam karena dia nggak bisa berenang di tengah badai tsunami. Masalahnya bukan lagi soal malas, melainkan kerusakan struktural yang jauh lebih dalam. Kita sedang berhadapan dengan fenomena working poor kondisi di mana orang sudah kerja jungkir balik tapi tetap miskin, ditambah mahalnya biaya hidup dan kebijakan ekonomi yang tega mengorbankan kelas pekerja.
Ketika “Bekerja” Tidak Lagi Menyelamatkan Dompet
Coba kita bedah kenapa data statistik sering bikin kita elus dada. Standar internasional yang dipakai buat melabeli seseorang sebagai “sudah bekerja” itu kadang bikin senyum pahit. Asal dalam seminggu seseorang sempat kerja meski cuma satu jam, entah jadi pengamen, mulung botol plastik, atau bantu-bantu tetangga, dia sudah dihitung masuk kategori bekerja secara statistik.
Makanya jangan heran kalau angka pengangguran kelihatan cantik di atas kertas. Padahal di lapangan, realitasnya adalah gelombang underemployment yang masif. Banyak banget sarjana lulusan kampus bagus atau pekerja kantoran berpengalaman yang terpaksa banting stir jadi driver ojek online, penjaga toko serabutan, atau buruh kontrak dengan sistem harian lepas demi menyambung hidup. Punya status “bekerja” hari ini sama sekali bukan jaminan dapur bakal ngebul dengan layak.
Kenapa Hidup Terasa Begitu Berat?
Kalau ditarik akarnya, ada beberapa simpul masalah yang bikin kita semua merasa seperti diperas habis-habisan oleh keadaan.
Pertama, negara kita ini sudah kadung mengidap apa yang namanya high cost economy. Coba hitung pengeluaran bulananmu. Mulai dari biaya logistik barang yang amburadul, pungutan liar di berbagai lini, harga energi yang naik, sampai biaya sewa tempat tinggal atau kos di perkotaan yang harganya sudah nggak ngotak. Begitu gaji UMR masuk rekening, rasanya uang itu cuma numpang lewat. Langsung ludes dalam hitungan hari buat bayar ongkos transport, sewa, dan makan seadanya.
Kedua, mari kita bicara soal UMR yang sering dibangga-banggakan tapi aslinya cuma jadi macan kertas. Formula kenaikan upah buruh itu sering kali terjebak di angka-angka makro yang dibikin di atas meja birokrat, sementara mereka buta sama inflasi riil di pasar tradisional. Harga cabai, beras, minyak, sampai biaya pendidikan anak naiknya brutal, tapi upah naiknya cuma seiprit. Di sisi lain, pengusaha juga sering ketakutan setengah mati tiap kali ada wacana kenaikan upah, karena beban operasional dan pungutan liar dari hulu ke hilir sudah bikin boncos duluan.
Ketiga, badai liberalisasi pasar yang dibiarkan tanpa rem. Bayangkan betapa gampangnya produk-produk impor murah menyerbu pasar kita, sementara di waktu yang sama raksasa digital dan pemodal asing melibas ruang gerak bisnis lokal. Pabrik-pabrik tekstil gulung tikar, UMKM kelimpungan bersaing harga. Ujung-ujungnya, rakyat Indonesia nggak punya pilihan selain diposisikan cuma sebagai pasar konsumtif yang konsumtif, sekaligus buruh dengan upah murah di rumah sendiri.
Kemana Negara Saat Rakyatnya Terjepit?
Jujur saja, melihat semua karut-marut ini, pertanyaannya tinggal satu: sebenarnya negara kita berpihak ke siapa?
Kebijakan fiskal, aturan ketenagakerjaan, sampai karpet merah buat investor asing kelihatannya lebih disetir demi mendongkrak angka pertumbuhan makro semu. Pemerintah seolah lupa kalau tugas paling dasar dari sebuah negara adalah menjadi perisai pelindung bagi warganya. Ketika kontrak sosial itu pecah, di mana keringat dan kerja keras rakyat sudah tidak lagi berbanding lurus dengan martabat hidup yang layak, maka yang runtuh bukan cuma ekonomi, tapi juga kepercayaan publik.
Kerja keras bagai kuda tidak akan pernah cukup buat mengubah nasib kalau arena pertandingannya sejak awal memang sudah dicurangi oleh sistem yang tidak adil.
Sudah saatnya kita berhenti menelan mentah-mentah narasi usang yang hobi menyalahkan para pencari kerja. Alih-alih menyuruh anak muda lebih sabar atau lebih giat, energi kita harusnya dipakai untuk menuntut koreksi total terhadap kebijakan ekonomi negeri ini. Kalau penataannya tidak dirombak dari akarnya, jangan heran kalau hidup kita bakal terus-terusan jadi penonton yang terengah-engah di atas tanah sendiri.
Tinggalkan Balasan